1dtk.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023.
Ahok datang ke Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kamis, 13 Maret 2025, bahkan lebih awal 1,5 jam dari jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan kesiapannya untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.
"Tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan. Apa yang saya tahu mengenai kasus ini akan saya sampaikan," ujar Ahok kepada wartawan sebelum memasuki gedung pemeriksaan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahok mengungkapkan bahwa dirinya telah membawa sejumlah data dan catatan rapat yang terjadi selama ia menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina.
Data tersebut diyakini menjadi bukti pendukung dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Kejagung sendiri telah menetapkan 9 tersangka, di antaranya enam pejabat Subholding Pertamina dan tiga pihak swasta yang diduga terlibat dalam skandal ini.
Ahok sebelumnya memang dikenal sebagai sosok yang vokal dalam mengkritik tata kelola bisnis di Pertamina. Dalam beberapa kesempatan, ia sempat menyinggung adanya ketidakefisienan dalam sistem pengadaan minyak mentah yang berpotensi merugikan negara.
Kejaksaan Agung telah berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dengan memeriksa berbagai pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik korupsi tata kelola minyak mentah.
Pemeriksaan terhadap Ahok dianggap sebagai langkah strategis untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil selama periode dugaan tindak pidana tersebut berlangsung.
Hingga saat ini, Kejagung belum mengungkap apakah ada kemungkinan pihak lain yang akan diperiksa, namun mereka memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan dan profesional.
Sementara itu, publik menanti bagaimana hasil dari kesaksian Ahok serta apakah data yang dibawanya dapat menjadi bukti kuat untuk memperjelas skandal korupsi besar di tubuh Pertamina.