1dtk.com - Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat memutuskan menunda pengadaan mobil dinas baru sebagai bentuk efisiensi anggaran daerah. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.
“Kondisi keuangan daerah saat ini sedang dalam situasi yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, kami telah mempertimbangkan dengan matang dan memutuskan untuk menunda pengadaan mobil dinas baru,” ujar JKA di Kantor Bupati Padang Pariaman, Parit Malintang, Jumat (14/3/2025).
Menurut JKA, langkah ini merupakan strategi efisiensi agar anggaran daerah dapat dialokasikan untuk program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
“Mobil dinas yang ada masih dalam kondisi layak pakai dan bisa dimaksimalkan untuk mendukung operasional pemerintahan. Daripada membeli kendaraan baru, lebih baik anggaran dialihkan ke program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, JKA menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Setiap rupiah dari anggaran harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Padang Pariaman. Kami ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dampak nyata dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” tambahnya.
JKA juga berharap masyarakat memahami dan mendukung kebijakan ini, karena tujuan utamanya adalah untuk kepentingan bersama.
“Kami mohon dukungan dari semua pihak. Langkah ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga stabilitas keuangan daerah,” katanya.
Sebagai penutup, JKA menyampaikan harapannya agar keputusan ini membawa keberkahan bagi masyarakat.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil demi kemajuan Padang Pariaman,” tutupnya.