1dtk.com - Setelah sukses mengawal perbaikan jalan nasional di Desa Mura Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Junaidi kembali lantang bersuara. Kali ini, tokoh pemuda asal Amuntai tersebut mendesak DPRD HSU segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Banjir, yang hingga kini belum juga direalisasikan.
Padahal, pembentukan Pansus Banjir ini telah disepakati sejak rapat dengar pendapat (RDP) pada 15 Januari 2025 lalu. Namun, setelah dua bulan berlalu, masih belum ada langkah konkret dari DPRD.
"Sudah dua bulan berlalu sejak DPRD sepakat membentuk pansus untuk menyelidiki penyebab utama banjir, tapi hingga kini belum ada realisasi. Warga berhak mendapatkan kejelasan," ujar Junaidi, Sabtu (22/3/2025).
Menurut Junaidi, banjir yang terus terjadi di Kabupaten HSU bukan hanya bencana tahunan, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup warga.
Ia menegaskan, perlu investigasi mendalam untuk mengetahui apakah banjir ini disebabkan oleh air kiriman dari Pegunungan Meratus atau ada faktor lain seperti aktivitas pertambangan dan perubahan tata ruang yang tidak terkendali.
"Jika tidak ada investigasi, penanganan banjir hanya akan mengulang pola lama—darurat saat terjadi, lalu dilupakan. Pansus ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah awal menuju solusi nyata," tegasnya.
Dampak banjir yang semakin parah juga menjadi perhatian serius. Junaidi menyoroti kerugian besar yang dialami masyarakat, mulai dari rumah yang terendam, lahan pertanian gagal panen, hingga lumpuhnya perekonomian lokal.
"Ini bukan lagi masalah musiman, tapi ancaman nyata. Jika tidak ada langkah konkret, warga akan terus menjadi korban setiap tahun," katanya.
Junaidi meminta DPRD HSU dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar masyarakat mendapatkan kepastian dan perlindungan dari bencana ini.
"Jangan hanya janji politik. Jika terus dibiarkan, banjir akan menjadi ancaman tahunan tanpa ada perubahan berarti," pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, awak media masih berusaha menghubungi pihak DPRD HSU dan pemerintah daerah untuk mendapatkan klarifikasi terkait lambatnya realisasi Pansus Banjir.