1dtk.com - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menelusuri aliran dana kasus korupsi pengelolaan minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga yang mencapai Rp 958 triliun dalam periode 2018-2023.
Kepala Departemen Kajian dan Isu PP KMHDI, Agus Pebriana, menegaskan bahwa penelusuran aliran dana ini sangat penting untuk mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat dan menikmati hasil dari praktik korupsi tersebut.
"Untuk menghadirkan penegakan hukum yang tuntas, maka mengecek ke mana aliran dana korupsi dan siapa saja yang menikmati dana korupsi menjadi hal yang penting diungkap. Termasuk juga mungkin memeriksa seluruh direksi Pertamina," ujar Agus.
Agus menilai bahwa korupsi di Pertamina dilakukan secara sistemik, yang terlihat dari nilai kerugian negara yang luar biasa besar serta praktiknya yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.
Menurutnya, dengan nominal sebesar itu, mustahil korupsi dilakukan hanya oleh satu atau dua orang. Ia meyakini ada banyak pihak yang terlibat, baik dari internal perusahaan maupun pihak eksternal yang turut menikmati dana hasil kejahatan tersebut.
KMHDI menilai bahwa membongkar jaringan aliran dana akan sangat membantu dalam mengungkap skandal ini secara menyeluruh.
Di samping itu, Agus menekankan bahwa pelacakan aliran dana juga dapat membantu dalam upaya pemulihan kerugian negara.
Korupsi dalam jumlah fantastis ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional serta berdampak langsung pada masyarakat melalui kenaikan harga BBM dan energi yang semakin membebani rakyat.
KMHDI meminta agar aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada aktor lapangan, tetapi juga menelusuri siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan ini.
Menurut Agus, skandal korupsi ini telah mencoreng nama baik Pertamina sebagai perusahaan plat merah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.
Kepercayaan publik terhadap Pertamina saat ini berada pada titik terendah.
"Kepercayaan publik kepada Pertamina harus dipulihkan. Bagaimanapun juga, Pertamina merupakan perusahaan negara yang sangat strategis dan penting bagi hajat hidup orang banyak," tegasnya.
Agus menekankan bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.
KMHDI juga meminta agar Kejagung mengusut seluruh direksi yang menjabat pada periode tersebut, mengingat kasus ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan melibatkan jumlah uang yang sangat besar.
KMHDI menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejagung dalam mengusut skandal ini dan mendorong agar proses hukum dilakukan dengan transparan serta bebas dari intervensi politik.
Mereka juga berharap lembaga penegak hukum lainnya, seperti KPK dan BPK, turut berperan dalam menelusuri aliran dana dan memastikan bahwa kerugian negara dapat dikembalikan sebanyak mungkin.
Dengan besarnya dampak yang ditimbulkan, KMHDI menegaskan bahwa tidak boleh ada kompromi dalam pemberantasan korupsi ini. Kejagung harus bergerak cepat dan memastikan bahwa mereka yang bersalah benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal.