1dtk.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa Dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), harus dikelola dengan transparan dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kami dari Komisi II DPR RI mengawasi langsung penggunaan TKD di Kabupaten Bekasi. Kami ingin ada transparansi, akuntabilitas, dan tentunya dana ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat," ujar Aria Bima dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, efektivitas TKD tidak hanya dinilai dari realisasi anggaran, tetapi juga dari dampak langsung terhadap masyarakat. Dalam lima tahun ke depan, TKD harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, bukan justru menambah beban pengeluaran mereka.
"Kesejahteraan itu sederhana, rakyat harus mengalami peningkatan pendapatan, sementara pengeluarannya berkurang. Jangan sampai sebaliknya, jika pengeluaran yang naik sementara pendapatan stagnan, maka rakyat bisa semakin kesulitan," tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Aria Bima juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana APBN Tahun Anggaran 2025 secara tepat, terutama untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan daerah. Ia berharap kebijakan ini dapat menciptakan multiplier effect, yakni dampak positif yang luas bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bekasi.
"Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi baru menjabat satu bulan lima hari. Ini menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang tepat guna dan berkelanjutan," tambahnya.
Dengan pengelolaan yang efektif, TKD di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pembangunan di daerah tersebut.