1dtk.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan target besar yang sekaligus menjadi janji strategisnya kepada masyarakat Jawa Barat yaitu seluruh infrastruktur jalan, mulai dari tingkat nasional hingga pelosok desa, akan selesai dan terkoneksi secara optimal pada tahun 2027. Ambisi ini disampaikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov Jabar dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta kesepakatan bersama dengan 27 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (15/4/2025).
“Target saya di 2027 seluruh jalan di Jawa Barat mulai dari jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa semuanya terkoneksi dalam keadaan mulus. Ini penting untuk mendorong sirkulasi dan pertumbuhan ekonomi di desa,” ujar Dedi.
Ini bukan target kaleng-kaleng. Dedi Mulyadi yang kini akrab disapa KDM menegaskan, agar rencana ini bisa terealisasi, seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor bakal dialokasikan penuh untuk infrastruktur jalan. Nggak tanggung-tanggung, alokasi tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, pemasangan marka, CCTV, penerangan jalan umum (PJU), hingga taman jalan yang menunjang estetika dan keselamatan.
“Totalitas pendapatan pajak kendaraan bermotor harus 100 persen untuk infrastruktur jalan,” tegas KDM.
Gagasan ini tampaknya bukan hanya soal fisik jalan, tapi juga upaya membangun konektivitas ekonomi antara kota dan desa. Akses jalan yang mulus diyakini bisa menghidupkan distribusi hasil tani, kerajinan lokal, hingga pariwisata desa yang kini sedang jadi perhatian banyak pemda.
Dan, supaya semua ini tidak terganjal oleh urusan hukum di tengah jalan, Pemprov Jabar juga menggandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Penandatanganan MoU bersama Kejari dengan Bupati dan Wali Kota pun menjadi bentuk konkrit bahwa proyek ini didampingi langsung oleh penegak hukum.
“Hari ini kita bikin MoU antara Kejati dan Pemda Jabar, serta Kejari dengan Bupati/Wali Kota. Jadi, payung hukum dan pendampingan pembangunannya sudah jelas,” pungkasnya.
Ini menjadi langkah cerdas. Kita tahu, proyek infrastruktur skala besar kadang bisa rawan konflik, baik dari sisi hukum maupun sosial. Dengan adanya MoU tersebut, pembangunan diharapkan berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit atau gangguan hukum.
Langkah Dedi juga cukup berani mengingat anggaran daerah seringkali terbagi untuk banyak sektor. Tapi di sini, ia ingin totalitas dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa fokus menyelesaikan satu pekerjaan besar: jalan.
Apakah mungkin? Jika melihat gelombang digitalisasi data kendaraan dan sistem e-samsat yang makin baik, transparansi alokasi bisa saja lebih dikontrol ketat. Tinggal bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sinkron soal prioritas dan pelaksanaan.
Jalan mulus dan terkoneksi itu bukan cuma tentang kendaraan yang nyaman melaju. Lebih dari itu, ini menyangkut potensi desa yang selama ini terhambat karena buruknya akses jalan. Produk tani dan UMKM bisa dijual lebih luas, anak-anak bisa ke sekolah dengan aman, dan akses kesehatan pun makin cepat.
Apalagi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Beban jalan tentu lebih besar dibanding daerah lain. Kalau target 2027 benar-benar tercapai, bukan mustahil Jawa Barat jadi benchmark nasional dalam hal konektivitas infrastruktur.
Namun tentu saja, semua janji politik selalu butuh pembuktian. Jika rencana ini dieksekusi dengan baik, maka Dedi Mulyadi bisa jadi salah satu pemimpin daerah yang meninggalkan warisan infrastruktur yang monumental.
Sekarang, semua tergantung eksekusi. Apakah nanti realisasinya bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang sudah lama menanti jalan-jalan desa dibenahi?
Satu hal yang pasti, masyarakat Jawa Barat sedang berharap besar. Dan jika janji ini ditepati, bukan cuma ekonomi yang tumbuh—kepercayaan publik terhadap pemerintah juga ikut naik.